ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak efektifnya penegakan hukum terhadap praktik perdagangan anak perempuan di Polrestabes Makassar. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe normatif. Teknik pengumpulan data berupa teknik penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan Kanit PPA Polrestabes Makassar, Penyidik dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, dan penelitian pustaka yaitu data diperoleh dari bahan bacaan seperti buku, jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pada PPA Polrestabes Makassar tidak efektif, karena dimana pihak PPA Polrestabes Makassar sering keliru dalam penerapan pasal, pelaku tersebut seharusnya dikenakan Pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun, namun pada kenyataannya bahwa PPA Polrestabes Makassar menerapkan Pasal 378 KUHP Penipuan dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun. Adapun faktor tidak efektifnya penegakan hukum adalah faktor masyarakat karena kurangnya pengetahuan sehingga takut melakukan laporan, serta faktor kurangnya anggaran.