EFEKTIVITAS KEDOKTERAN KEHAKIMAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan sejauh mana Ilmu Kedokteran Forensik berperan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di persidangan. Selain itu untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pembuktian tindak pidana pembunuhan atas dasar penerpan Ilmu Kedokteran Forensik. Penulisan hukum ini berpangkal tolak dari perumusan masalah bagaimanakah peranan dokter dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan atas dasar penerapan Ilmu Kedokteran Forensik, dan hambatan apa yang timbul dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan atas dasar penerapan ilmu kedokteran forensik. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : jenis penelitian empiris, sifat penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data primer, sumber data adalah sumber data sekunder yang masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer (KUHP, KUHAP, Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman), bahan hukum sekunder (buku- buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah, koran, makalah, dan majalah), dan bahan hukum tersier (kamus dan internet), teknik pengumpulan data berupa analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan pembuktian tindak pidana pembunuhan atas dasar penerapan Ilmu Kedokteran Forensik adalah KUHP, KUHAP khususnya Pasal 184, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kesemuanya memuat tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, hal-hal yang mendukung diperolehnya pembuktian atas tindakan yang dilakukan terdakwa, fakta-fakta yang diperoleh di persidangan. Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka si tubuh korban merupakan Corpus Delicti. maka oleh karenanya Corpus Delictiyang demikian tidak mungkin disediakan atau diajukan pada sidang pengadilan dan secara mutlak harus diganti oleh Visum et repertum.