IMPLEMENTASI PROGRAM KESEJAHTERAAN KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah kecamatan Bone-Bone kabupaten Luwu Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan BoneBone kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: observasi, wawancara, penelusuran data online dan dokumentasi. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pemerintah kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah cukup berjalan dengan baik akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan di tata lebih baik lagi seperti para pendamping PKH tidak melibatkan masyarakat umum dalam sosialisasi PKH sehingga banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan PKH namun tidak menerima bantuan. Kurangnya pengetahuan calon PKH tentang prosedur PKH mengakibatkan terjadinya masalah seperti ketika para calon PKH telah terdaftar menjadi penerima PKH namun saat validasi ternyata tidak susuai dengan syarat yang telah ditetapkan, seperti harus adanya komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, sehingga terjadilah kecemburuan sosial antara masyarakat tersebut. Terjadinya keterlambatan dalam pencairan uang disebabkan karena saldo peserta PKH nihiil dan juga di karenakan jaringan. Tidak adanya pendampingan dari Pendamping PKH dalam proses pengambilan uang oleh KPM PKH sehingga untuk pengambilan uang bebas siapa saja dari keluarga peserta PKH. Sedangkan faktor yang menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara yaitu pelaksanaan sosialisasi pada tingkat kecamatan dan kelurahan/desa sangat rendah. kantor Sekretariat Unit Pelaksana PKH tingkat Kecamatan masih menggunakan ruangan kantor kecamatan. Pengangkatan staf pelaksanan PKH berupa Koordinator Kecamatan, tenaga pendamping dan operator komputer sepenuhnya tanggungjawab Kementrian Sosial tanpa melibatkan Pemerintah Daerah. Tidak adanya insentif atau dana oprasional bagi tenaga pendamping di lapangan, sehingga menyulitkan bagi tenaga pendamping untuk hadir setiap saat di masyarakat penerima PKH. Adapaun Faktor yang pendukung kegiatan PKH yaitu tersedianya tenaga pendamping dan operator pada tingkat kecamatan. Adanya pedoman umum dalam pelaksanaan kegiatan PKH. Adanya standard operating prosedures (SOPs)