ANALISIS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PEMBUNUHAN DI DUSUN PEMUKIMAN DESA POLEONRO KABUPATEN BONE

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pembunuhan serta Hambatan apakah yang dialami penyelidik dan penyidik perkara pembunuhan di Dusun Pemukiman Desa Poleonro Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif-empiris, tipe penelitian ini ialah gabungan antara penelitian pustaka dengan turun langsung ke lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone khususnya di Kepolisian Resort (Polres). Semua data di peroleh dari wawancara serta analisis yang digunakan yakni analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan Pasal 110 Ayat (1) KUHAP, dalam hal ini aparat telah selesai melakukan penyelidikan maka aparat wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Hal ini dimaksudkan agar dapat diperiksa oleh penuntut umum, jika dirasa seluruh berkas telah cukup maka penuntut umum akan menerbitkan P21, tapi jika berkas dirasa masih belum cukup untuk mendukung penuntutan, maka penuntut umum akan menerbitkan P18 dan mengembalikan berkasnya kepada aparat untuk segera dilengkapi. Dalam berkas perkara pembunuhan ini telah dikirim kepada penuntut umum, Namun berkas yang telah dikirim oleh aparat belum cukup untuk mendukung penuntutan, maka dengan ini pihat penuntut umum menyuruh aparat melakukan penyelidikan lebih lanjut. Serta dalam analisis yuridisnya unsur barang siapa, unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, unsur direncanakan sebelumnya, unsur mengakibatkan orang lain terluka, unsur penangkapan dengan bukti permulaan yang cukup, unsur alat bukti yang sah telah tepenuhi. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Aparat, hambatan yang paling besar adalah dalam hal mendapatkan informasi dari masyarakat setempat mengenai peristiwa perkara pembunuhan ini. Hal ini menurut penulis disebabkan selain karena ketakutan masyarakat untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya juga karena kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya pemahaman hukum oleh masyarakat.