TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENIKAH TANPA IZIN DARI ISTRI YANG SAH DI KOTA MAKASSAR

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Unsur-unsur Pasal 279 KUHPidana dapat dibuktikan pada putusan pengadilan nomor 190/ Pid. B/ 2017/ PN. Mks 2) penerapan sanksi Pasal 279 KUHPidana pada kasus pernikahan tanpa izin istri di Kota Makassar. Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan undang-undang dan bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik Kepolisian, Kepala KUA, dan Imam Kelurahan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Secara spesifik terdakwa dalam penelitian ini dinilai memenuhi unsur-unsur Pasal 279 Ayat (1) KUHP setelah Jaksa Penuntut Umum mampu membuktikan dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian. 2) Penerapan sanksi Pasal 279 KUHPidana pada kasus pernikahan tanpa izin istri dalam penelitian ini hukuman pidana yang diterapkan adalah pidana penjara. Selain itu ditemukan pula perbedaan penerapan sanksi pidana (disparitas). Hal ini terjadi selain karena factor pertimbangan Hakim, adanya disparitas juga tidak terlepas dari factor tuntutan Jaksa Penuntut Umum.