ANALISIS TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MAKAR

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana permufakatan jahat untuk makar. 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permufakatan jahat untuk makar. Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti serta sumber informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan majelis hakim untuk kelengkapan informasi dalam penelitian. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Terkait makar itu sendiri sampai saat ini belum ada peraturan yang mendefinisikan melainkan hanya menguraika syarat terjadinya makar dan bentuk-bentuk makar. Dalam Pasal 87 KUHP berkaitan dengan Pasal 53 KUHP yakni adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan. Permufakatan jahat untuk makar termuat dalam Pasal 110 KUHP. 2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permufakatan jahat untuk makar, Pasal 110 KUHP mempertegas pemberlakuan untuk para pelaku permufakatan jahat yakni diancam hukuman yang sama beratnya dengan ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan makar terhadap Presiden/Wakil Presiden (Pasal 104), menaklukkan daerah Negara (Pasal 106), menggulingkan pemerintahan (Pasal 107) dan pemberontakan bersenjata (Pasal 108) sudah tepat. Hal tersebut dikarenakan para pelaku telah mengganggu keamanan negara.