ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBERI SUMBANGAN KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA MAKASSAR

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Gelandangan di Kota Makassar 2) Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Sumbangan Kepada Gelandangan di jalan kota Makassar. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian Normative dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara dengan kepala seksi penyuluhan dan Penelitian Dinas Sosial Kota Makassar, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukan: 1) aaaaPenegakan sanksiaaapidana terhadap pemberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemisaaadi Kota Makassar yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar dalam upaya pembinaan terus berjalan sesuai dengan amanat peraturan daerah, namun dalam ranah pemberian sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis di jalan masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan sanksi pidana terhadap pemberi uang kepada pengemis di Kota Makassar masih belum mampu menjangkau para pemberi uang dikarenakan titik fokus permasalahan masih mengacu pada upaya pembinaan. 2) Penerapan Sanksi Pidana Peraturan Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar tentang Penerimaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar dalam hal ini termasuk sanksi pidana terhadap pihak yang menyumbangkan uang kepada pengemis di Kota Makassar pada tahun bentuk pidana penjara dan sanksi pidana, dalam wilayah Undang-undang ini kewenangan kehakiman yang berwenang berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Reintegrasi Sosial. Pihak/instansi yang paling berwenang dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar yakni Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Sosial kota Makassar dan Satuan Polisi Pamong Praja.