ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM EMITEN DALAM PELAKSANAAN RIGHT ISSUE DI PASAR MODAL

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum emiten dalam pelaksanaan Right Issue. Penelitian ini dilaksanakan di Makassar dengan menggunakan metode penelitian Normatif, menggunakan teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan, untuk menganalisis data menggunakan metode deduksi yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Dalam kasus ini ditemukan adanya suatu pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan, yaitu Joko Mogoginta dan Budi Istanto memanipulasi laporan keuangan 2017 sehingga memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan kepada para pemegang saham. Padahal dalam Pasal 15 (1a) POJK Emiten yang melakukan Right Issue dengan alasan perbaikan posisi keuangan dan selain perbaikan posisi keuangan wajib mengumumkan informasi mengenai Right Issue bersamaan dengan pengumuman RUPS dengan memenuhi prinsip keterbukaan: a. Jumlah saham yang akan diterbitkan dengan memberikan HMETD termasuk yang menyertainya, b. Perkiraan waktu pelaksanaan Right Issue, c. Analisis mengenai pengaruh Right Issue terhadap kondisi keuangan dan pemegang saham, d. Perkiraan penggunaan dana, dan e. Informasi mengenai penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang dan hasil penilaian. Berdasarkan hal tersebut Joko Mogoginta dan Budhi Istanto melanggar POJK HMETD tahun 2019 yaitu memberikan informasi yang tidak benar dan menyesatkan kepada pemegang saham PT Tiga Pilar Sejahtera.