Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan sanksi Pidana
terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Kendalakendala yang dihadapi dalam menerapkan sanksi pidana. Tipe penelitian
menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif empiris.
Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan observasi, angket, dokumentasi dan wawancara kepada
Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP), Kecamatan Manggala, Kecamatan Ujungpandang, dan Kelurahan
Bappalarang, Kecamatan Rappocini, Makassar. Data yang diperoleh selanjutnya
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sanksi
pidana terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan berdasarkan Perda
Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Makassar telah
diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penegakan Hukum
dan Peraturan Daerah dengan tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kendala
yang dihadapi dalam penerapan sanksi yaitu terbatasnya jumlah anggota Satpol
PP dan PPNS bidang persampahan, koordinasi antara aparat pemerintah dengan
Satpol PP dan PPNS belum optimal, kurangnya sosialisasi dari pemerintah
tentang Perda beserta sanksi terhadap pelaku pelanggaran, selain itu kurangnya
tingkat kepedulian dan peran aktif masyarakat terhadap lingkungan
