ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI DI KOTA MAKASSAR

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tindakan kepolisian dalam menentukan tindakan aborsi tersebut legal atau ilegal dan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi pelaku tindak pidana aborsi di kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian dan studi lapangan dengan mengumpulkan data dan mengadakan penelitian langsung di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran polisi dalam menentukan tindakan aborsi legal dengan illegal sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu pengaturan hukum atas tindak pidana aborsi sudah jelas tercantum dalam KUHP, UU Nomor 36 Tahun 2009, dan PP Nomor 61 Tahun 2014. Bahwa unsur “dengan sengaja” melakukan aborsi telah terpenuhi dari Pasal 194 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, maka terdakwa sudah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi. Pihak kepolisian dalam menentukan kasus aborsi ilegal dan legal dengan cara mencari tau alasan dilakukannya aborsi. Apabila aborsi dilakukan atas dasar kesehatan atau menyelamatkan nyawa sang ibu maka dapat diputuskan sebagai aborsi legal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Pasal 75 Ayat (2), namun jika tidak terbukti sebagaimana dalam aturan KUHPidana maka aborsi tersebut termasuk aborsi ilegal. Dalam proses pelaksanaan penyelidikan, penyidik mengalami beberapa masalah teknis dilapangan. Adapun kendala-kendala dalam proses penyelidikan yaitu sulitnya mencari saksi, kurangnya barang bukti, sulitnya menetapkan tersangka