TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING DI HUTAN PETUANAN ADAT KABUPATEN MALUKU TENGAH

Abstract

Tujuan dari penulisan tesis berdasarkan latar belakangan dan rumusan masalah adalah: Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku illegal logging di Hutan (Petuanan) Adat Kabupaten Maluku Tengah, dan untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan terjadinya kasus illegal logging di Hutan (Petuanan) Adat Kabupaten Maluku Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif normatif yaitu menggambarkan secara jelas objek yang menjadi permasalahannya. Fokus penelitian terdiri atas tindak pidana ilegal logging di Hutan Petuan Adat Kabupaten Maluku Tengah, penerapan sanksi pidana, dan Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana illegal logging. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Informan pada penelitian ini adalah pemangkun kepentingan dan masyarakat yang memahami tentang tindak pidana ilegal logging dengan jumlah total informan sebanyak 10 orang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan (Library Research) dan Wawancara (interview) Pengabsahan data digunakan teknik triangulasi. Proses analisis data dalam penelitian ini, pada hakekatnya dilakukan untuk menemukan sebuah pola, dengan cara mempelajari dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara yang telah dituliskan melalui catatan lapangan dan dari berbagai dokumen, untuk menetapkan bagian-bagian, hubungan antar kajian dan hubungan terhadap keseluruhannya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan, yang selanjutnya menyajikan apa yang dapat ditemukan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana dalam kasus illegal logging ditinjau dari UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang dilakukan oleh para terdakwa sudah tepat. Bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum sesuai unsur yang terkandung dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1997 Tentang Kehutanan telah terpenuhi. Sementara faktor yang menghambat penegakan hukum pidana kasus illegal logging di hutan petuanan adat maluku tengah adalah terdapat dua segi yaitu kelemahan sistem peraturan perundangundangan, dan juga kelemahan sistem penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.