EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN

Abstract

Undang – undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberi peluang terhadap perlindungan hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Ada dua latar belakang yang menjadi dasar pembentukan UU Bantuan Hukum, yaitu jaminan negara terhadap hak konstitusional setiap untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan HAM dan negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan program Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tentang bantuan hukum terhadap masyarakat miskin Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini dilakukan di tempat yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, YLBHI, LBH Makassar, LBH APIK dan Penerima Bantuan Hukum di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program kementerian hukum dan ham sulawesi selatan tentang bantuan hukum terhadap masyarakat miskin tidak efektif dikarenakan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan mekanisme pelayanan belum mencapai standar pelayanan