ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH TIMUR - BARAT DALAM UPAYA PEMEKARAN KABUPATEN BULUKUMBA

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisa kebijakan pengembangan wilayah Timur-Barat dalam pemekaran Kabupaten Bulukumba, yang fokus pada alasan yang melatarbelakangi pemekaran, persepsi elit lokal dan dukungan masyarakat terhadap pemekaran selama kurun waktu 1963-2015. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Kabupaten Bulukumba belum maksimal dalam pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah Timur-Barat serta belum maksimalnya pelayanan publik sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat yang menjadi penyebab terjadinya pemekaran . Jenis penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu merupakan penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya, dimulai dengan memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang hendak diteliti, yang melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya pro dan kontra dikalangan masyarakat terhadap pemekaran wilayah Kabupaten Bulukumba masih berlangsung hingga kini. Pemekaran Kabupaten Bulukumba dalam bentuk DOB Kabupaten Bulukumba Timur yang telah puluhan tahun berkembang dimasyarakat dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan, kini fokus memisahkan salah satu wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Bulu yang merupakan letak Ibu Kota Kabupaten Bulukumba, menjadi wilayah administratif Kota Bulukumba, bersanding dengan Kabupaten Bulukumba. Wilayah induk Kabupaten Bulukumba ditingkatkan menjadi kota, dan ibu kota Kabupaten Bulukumba dipindahkan di wilayah Timur. Hal ini merupakan ironi, karena seharusnya pemerintah induklah yang seharusnya lebih memiliki kontrol terhadap perkembangan daerahnya Adapun hasil penelitian yang dilakukan adalah upaya pemekaran yang selama ini bergulir di wilayah Timur Kabupaten Bulukumba merupakan bentuk dari tuntutan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah yang tidak memberikan pelayanan yang baik sesuai keinginan masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan kesenjangan pembangunan yang ada di masyarakat, seperti pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya.