PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN ANAK TERLANTAR DI KOTA MAKASSAR

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar dalam upaya menanggulangi anak-anak terlantar di Kota Makassar. Serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pemerintah dalam penanggulangan anak-anak terlantar. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari sejumlah informan di Dinas Sosial Kota Makassar serta responden dari kelurahan rappokalling, kelurahan wala-walayya, dan kelurahan tamua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan anak terlantar di Kota Makassar cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari 6D (Didata / Pembinaan Pencegahan, Dibina / Pembinaan Lanjutan, Direhabilitasi / Rehabilitasi Sosial, Diberdayakan / Pemberdayaan, Dievaluasi / Bimbingan Lanjutan, Dicegah / Partisipasi Masyarakat) berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar yang kesemuanya terlaksana dengan program andalan Dinas Sosial PSBR (Panti Sosial Bina Remaja). Program ini juga dapat dikatakan membawa perubahan positif dari segi pembangunan dan pemberdayaan anak terlantar. Namun tidak sedikit anak terlantar yang keberatan untuk ikut pembinaan dikarenakan tidak ada yang memberikan nafkah kepada anggota keluarga mereka jika mereka mengikuti karantina untuk pembinaan. Adapun juga bantuan dana yang kurang mencukupi kebutuhan pengadaan barang dan peralatan.