PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BULOA KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR

Abstract

Kedudukan Kota Makassar sebagai primer city dengan dinamika perkembangan dan pertumbuhan berjalan sejajar dengan peningkatan arus urbanisasi merekondisi tingginya pertumbuhan penduduk yang membutukan akan ruang hunian permukiman di kawasan perkotan. Kebutuhan hunian yang tdak dibarengi dengan penyediaan hunian yang memadai, infrastruktur yang tidak memadai, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang buruk merkondisi berkembangnya permukiman kumuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab permukiman kumuh dan upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, karena menekankan pada aspek penilaian secara obyektif terhadap sebuah atau beberapa kejadian. Data diperoleh melalui observasi, survei, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif menggunakan data responden hasil kuesioner yang ditabulasikan menggunakan distribusi frekuensi dan persentase yang kemudian dilakukan penilaian interval kelas skor tertinggi dan minimum, kemudian dilakukan pengujian secara statistik menggunakan model regresi dengan SPSS serta metode dekriptif kuantitatif untuk mengetahui upaya-upaya apa saja untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Buloa. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab permukiman kumuh di Kelurahan Buloa dikarenakan kondisi hunian tidak memenuhi standar kesehatan, berkembangnya hunian ilegal dengan status hak pakai sebagai ciri permukiman squatter, minimnya ketersediaan RTH, buruknya sistem sanitasi permukiman, buruknya kondisi jaringan jalan lingkungan, sistem pelayanan air minum belum berjalan optimal, sedimentasi saluran drainase, minimnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, serta kondisi ekonomi masyarakat masih rendah khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif baik secara fisik infrastruktur, sosial, maupun ekonomi yang didukung dengan konsistensi dan ketegasan pemerintah dalam pengendalian permukiman kumuh di bantaran sungai.