PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG CACAT HUKUM DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Abstract

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Nomor 2 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris, berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Dari Hasil Penelitian dapat disimpulkn bahwa : 1. Faktor-faktor yang menyebabkan Akta Otentik Mengandung Cacat Hukum karena tidak terpenuhinya aturan perundang-undangan yang mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, hal ini disebabkan karena kurangnya kehati-hatian Notaris terhadap akta yang dibuatnya, baik dalam hal memeriksa identitas dan dokumen klien sebagai syarat subyektif (unsur formil) maupun dari segi obyek/ perihal akta itu dibuat sebagai syarat obyektif (unsur materil). 2. Notaris harus bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya, oleh karena terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh seorang Notaris yang mengakibatkan akta tersebut cacat hukum sehingga dapat merugikan klien, maka klien dapat menuntut pertanggungjawaban dari Notaris baik pertanggungjawaban Perdata berupa tuntutan ganti kerugian mengenai biaya, bungan dan denda, serta tidak menutup kemungkinan klien dapat menuntut pertanggungjawaban Pidana serta Administrasi berupa laporan kepada Majelis Pengawan Notaris untuk memberikan teguran, skorsing, bahkan pemberhentian terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran.