SISTEM PELAYANAN PENCAIRAN ANGGARAN PIHAK KETIGA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJENE

Abstract

Tujuan penelitian yakni Untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan publik yang diterapkan oleh Badan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Majene terhadap pencairan anggaran untuk pihak ketiga dan Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Badan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Majene dalam pelayanan publik. Fokus penelitian ini terdiri atas: kepastian hukum, efektif dan efesiensi pelayanan, keadilan dan akuntabilitas. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriftif. Data diperoleh dari sejumlah informan yang terdiri atas: kepala BKAD Kabupaten Majene, Pegawai dan Masyarakat Kabupaten Majene. Hasil dari penelitian ini yakni: 1. Pelayananpublik yang diterapkan oleh Badan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Majene dalam pencairan anggaran untuk pihak ketiga terdiri atas: Kepastian Hukum dalam Pengelolaan pencairan dana untuk pihak ketiga. Pelaksanaan ketaatan hukum dalam mengelola pencairan dana untuk pihak ketiga belum sepenuhnya diterapkan di BKAD Kabupaten Majene. Adapun penyebab belum terlaksananya prinsip kepastian hukum yakni kurangnya pegawai dalam memproses usulan pencairan anggaran untuk pihak ketiga.Penerapan PrinsipEfektivitas dan Efisiensi dalam pengelolaan pencairan dana untuk pihak ketiga. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, prinsip efektif dan efisien telah diterapkan oleh BKAD Kabupaten Majene dalam pengelolaan pencairan dana untuk pihak ketiga.Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan pencairan dana untuk pihak ketiga. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa prinsip keadilan menjadi bagian penting dalam pengelolaan pencairan dana untuk pihak ketiga. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pencairan Dana Untuk Pihak Ketiga. Penerapan prinsip akuntabilitas Pemda Kabupaten Majene mengenai pengelolaan pencairan dana untuk pihak ketiga yaitu melalui seluruh laporan keuangan yang telah dipublikasi, melalui Web BKAD Kabupaten Majene dan surat kabar. Sedangkan Hambatan yang dihadapi oleh Badan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Majene dalam penerapan pelayanan public dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu antara lain: (1) Faktor sarana dan prasarana, (2) Faktor Sumber Daya Manusia atau Aparatur Pemerintah Daerah.