EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK KORUPSI

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam mencegah praktik korupsi serta mengetahui faktor yang menghambat penerapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam pencegahan praktik korupsi. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh melalui metode wawancara dengan beberapa narasumber sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, kemudian data diolah dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam realitasnya tidak mampu mencegah praktik korupsi. Pencegahan praktik korupsi dalam pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan dengan melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) tetapi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang berintegritas, konsisten, bertanggungjawab melaksanakan tugasnya, serta diperluhkan pengawasan yang konsisten dari instansi/lembaga yang berwenang melakukan pengawasan. Beberapa faktor penghambat penerapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam pencegahan praktik korupsi diantaranya: faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, dan masyarakat.