SISTEM PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA LARANTUKA KABUPATEN FLORES

Abstract

Pelayanan merupakan pelaksanaan hak masyarakat atau konsumen dalam kehidupan masyarakat negara dan masyarakat. Pelayanan publik sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Maka diharapkan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, akurat, dan terjangkau oleh masyaarakat sebagai konsumen. Namun pada kenyataanya masih dalam konsep kontekstual yang tidak beranjak dari struktur birokrasi yang panjang, yang memakan banyak waktu dan lebih tinggi biaya yang dikeluarkan. Peneliti merasa tertarik dan penting untuk melihat terkait sistem pelayanan publik dalam pengurusan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yang mengkaji fenomena secara umum untuk menemukan hasil secara spesifik. Dalam penelitian kualitatif, analisis data menggunakan cara induktif yakni dari umum ke khusus. Data dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara dan juga dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini ialah Terkait proses pelayanan IMB masih belum dilakukan secara terpadu dalam satu unit pelayanan. Sehingga masyarakat harus datang ke Dinas PUPR, selanjutnya memproses perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Karakteristik budaya organisasi dalam pengurusan IMB yang ada pada Dinas PUPR dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat berpengaruh dalam tercapai atau tidaknya tujuan dari organisasi tersebut.