IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PADA KELURAHAN PARANGLOE KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR

Abstract

Good Governance di Indonesia, dapat didefinisikan sebagai praktek penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dengan kemampuan mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi dengan baik untuk kepentingan rakyat Indonesia berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan memberikan dukungan kepada pemerintah, atau sebaliknya, kritikan dan protes yang dilakukan agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan publik. Transparansi juga memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas publik. Untuk menciptakan good governance yang salah satunya ditunjukkan dengan sistem pelayanan birokrasi pemerintah yang akuntabel, kesadaran di antara para pegawai pemerintah mengenai pentingnya merubah citra pelayanan publik sangat diperlukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif..Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisis data diterapkan melalui empat alur penerapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Informan yang dilibatkan terdiri dari berbagai latar belakang jabatan dan lembaga. Hasil penelitian dengan focus 1) Pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di kelurahan Parangloe : (a) Pelaksanaan prinsip transparansi dengan indikator (i) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban (ii) Keterbukaan informaasi tentang dana (keuangan) (iii) Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat. (b) Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dengan indikator (i) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah kelurahan (ii) x Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan pada kelurahan. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di kelurahan Parangloe : (a) Faktor yang mempengaruhi transparansi dengan indikator (i) komunikasi (ii) sumber daya. (b) Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dengan indikator (i) keterbukaan dan kejelasan (ii) pemimpin teladan (iii) kemampuan penyusaian.