TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI TANJUNG HARAPAN KECAMATAN SEBATIK TIMUR KABUPATEN NUNUKAN (STUDI KASUS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2016)
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI TANJUNG HARAPAN KECAMATAN SEBATIK TIMUR KABUPATEN NUNUKAN (STUDI KASUS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2016)
