ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMILIHAN, PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIAN KETUA RT-RW DI KOTA MAKASSAR

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ketua RT/RW di Kota Makassar dan faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraanpemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ketua RT/RW Kota Makassar dalam mewujudkan pemilihan langsung secara transparan yang berasaskan demokrasi Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) di Kota Makassar. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa polemic akibat kontestasi politik Walikota sebelumnya sehingga berdampak pada kontestasi pemilihan RT/RW. Namun, dengan upaya yang maksimal, pemerintah dengan segala upayanya mampu meredam hal-hal yang memengaruhi masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah/ Perwali No. 1 Tahun 2017 Tentang perubahan atas peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) di Kota Makassar. Dan Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua RT/RW Kota Makassar Dalam Mewujudkan Pemilihan Langsung Secara Transparan Yang Berasaskan Demokrasi yaitu pertama faktor Pendukung yaitu keterlibatan tokoh masyarakat yang membantu mensosialisasikan peilihan dan memberikan masukan terkait pelaksanaan pemilihan, kenyamanan pemilih yang merupakan pelayanan yang baik dengan adanya makanan dan minuman yang tersedia, lokasi TPS dekat dengan akses masyarakat. Kedua faktor penghambat yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) seperti kurangnya panitia pemilihan dan kurangnya pemahaman tupoksi kerja panitia, sosialisasi yang belum optimal, kurangnya pemahaman terkait mekanisme pemilihan.