Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kuasa Direksi
pada Perseroan Terbatas (PT) dapat di akui legalitasnya dalam hukum.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yuridis
normatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Kuasa Direksi secara
yuridis diakui kebenarannya, karena surat tersebut merupakan Akta
Autentik yang dibuat oleh Pejabat Notaris sebagai Pejabat yang mewakili
Pemerintah yang dalam kegiatannya telah diatur oleh Pasal 15 UndangUndang No 2 Tahun 2014 Ayat (1). Namun Direktur Utama PT. Konstruksi
Group (bukan nama sebenarnya) sebagai pihak pemberi kuasa tetap
bertanggungjawab penuh terhadap hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh
pihak penerima kuasa sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 1
Ayat (5) UUPT, sekalipun berbagai klausul telah di sebutkan di dalam
Surat Kuasa Direksi tersebut yang menjelaskan bahwa pihak penerima
kuasa harus bertanggungjawab penuh terhadap dokumen dan fisik hasil
pekerjaannya. Sehingga ketentuan di dalam klausul tersebut tidak berlaku
karena isi dari Surat Kuasa Direksi adalah termasuk dalam kategori batal
demi hukum.
Bahwa pihak penerima kuasa dalam menjalankan perseroan sebagai
bentuk perbuatan hukum atas rujukan Pasal 103 UUPT tidak menjadikan
Surat Kuasa Direktur sebagai bentuk pelepasan tanggungjawab penuh
dari Direktur Utama PT. Konstruksi Group selaku pihak pemberi kuasa.
Pihak penerima kuasa adalah bukan merupakan bagian dari organ
perseroan sebagaimana yang dirujuk pada UUPT Pasal 1 Ayat (2).
Sehingga penanggungjawab penuh terhadap Kuasa Direktur PT.
Konstruksi Grop adalah Direktur PT. Konstruksi Group itu sendiri sebagai
pihak pemberi Kuasa Direktur.
