IMPLIKASI KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013

Abstract

Penelitian Tesis ini bermaksud untuk menganalisis Implikasi Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PuuXi/2013.Bahwa legalitas kedudukan KPUD dalam penyelengaraan Pilkada pasca putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yaitu bahwa undang-undang memberikan tugas tambahan kepada KPUD untuk menyelengarakan Pemilihan gubernur bupati dan walikota, sebenarnya KPUD tidak dapat menyelengarakan Pilkada karena KPUD bagian dari KPU yang bersifat hierarkis, sedangkan KPU berwenang secara konstitusional menyelenagarakan Pemilu, dan KPUD bukan lembaga daerah yang diberikan tugas khusus oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pilkada, serta sebagai pelaksana dari tugas KPU untuk menyelengarakan pilkada.Dari hasil analisis disimpulkan bahwa Maka dengan adanya putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 adalah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 terutama Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), Pasal 24C ayat (1)