FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLSEK MANDAI POLRES MAROS

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah; (1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di wilayahhukumPolsekMandai. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di wilayah hokum Polsek Mandai. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polsek Mandai Polres Maros, dan yang menjadi fokus pada peneilitian ini ada dua yakni: Preventif dan Represif: Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menujukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan secara preventif terdiri atas Kegiatan Penyuluhan kepada Masyarakat dan Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Bekerja sama dengan Lembaga sedangkan upaya represif dilakukan dengan Pertama, dimulai dengan adanya laporan. Kedua, SPKT meneruskan laporan ke Reskrim bagian Unit PPA. Ketiga, memberikan pelayanan terhadap korban, Keempat, Polsek Mandai bekerja sama dengan LSM untuk memberikan pelayanan pendampingan psikologis. Kelima, Unit PPA Polsek Mandai bekerja sama dengan lembaga jejaring penanganan FPK2PA yang menyediakan rumah aman (shelter). Keenam, setelah proses penyidikan selesai dibuat berkas perkara hasil penyidikan. Ketujuh, Unit PPA memonitoring pelaksanaan sidang pengadilan terhadap kasus KDRT yang telah diajukan melalui Penuntut Umum. Sementara kendala yang dihadapi adalah tidak adanya peraturan pelaksana terkait perintah perlindungan, keterbatasan dana dan keluarnya hasil visum et repertum membutuhkan waktu yang lama, keterbatasan sumber daya manusia, kurang maksimalnya pelayanan konseling untuk korban, dan kurangnya pemahaman polisi terhadap pentingnya perintah perlindungan bagikorban. Keempat, keterbatasan sarana prasarana dan terdapat korban yangenggan ditempatkan di rumah aman.