PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI UNDANGUNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Abstract

Metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang berdasarkan pada sumber kepustakaan, perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus dan Sat Reskrim Polrestabes Makassar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, perundang-undangan, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan muatan penulisan skripsi ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : Pembuktian tindak pidana pornografi, terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang mana merupakan alat bukti yang sah yang digunakan hakim dalam menentukan bukti kesalahan terdakwa dalam kasus tindak pidana pornografi melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dan kekuatan alat bukti elektronik sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana pornografi, dalam hasil penelitian di Sat Reskrim Polrestabes Makassar menjelaskan kekuatan alat bukti dalam kasus pornografi melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dimana penyidik mengambil print out hasil dari capture/screenshot dari akun sosial media yang digunakan diberandanya untuk memposting terkait dengan gambar, video, foto, dan lain sebagainya yang memiliki unsur pornografi sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pornografi, agar berbagai pihak dapat menerima putusan hakim, dimana hukum positif harus diterapkan dengan mempertimbangkan nilai keadilan dalam masyarakat.