PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PINRANG

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan hak istri dalam pembagian harta bersama akibat peceraian dan untuk mengetahui upaya penyelesaian dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pinrang. Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer yaitu wawancara kepada Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Pinrang. Data sekunder diperoleh dengan penelaan kepustakaan berupa buku, jurnal, dan perundang-undangan. Perlindungan terhadap hak mantan istri dalam pembagian harta bersama menurut putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Prg telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni seluruh harta kekayaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud sepanjang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan itu dibagi dua masing-masing mendapatkan ½ bagian dan tidak termasuk harta bawaan dan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 35,36,37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. dan juga Hakim mengabulkan hak mantan istri diberikan hak hadhanah, nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah mut’ah.Putusan Hakim dengan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Prg dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pinrang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Hakim pengadilan Agama Pinrang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 35, 36, 37, tentang pembagian harta bersama yang mengatur bahwa semua harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga itu di bagi dua. Walaupun permohonan untuk diadakannya dwang som (uang paksa) tidak dikabulkan karena menurut Majelis Hakim menilai permintaan tersebut berlebihan dan alasannya tidak tepat.