Abstract:
Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana kebijakan Pemerintah
tentang Zonasi Wilayah pesisir dan pulau kecil di kabupaten Morowali bagaimana
peran pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dan penataan
kelembagaan di kabupaten Morowali. Data yang di kumpulkan dengan melakukan
observasi, wawancara serta anaisis dokumen melalui penelitian di dinas perikanan
daerah kabupaten Morowali. Model analisis yang di gunakan menurut Miles dan
Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan
kesimpulan dan verifikas. Informan Terdiri dari Kepala Dinas, Kabid pengelolaan
dan pembudidaya ikan, Kabid Pemberdayaan nelayan dan Usaha Pembudidaya
ikan, Bidang SIUP dan TPI, Seksi Kelembagaan, nelayan dan masyarakat pesisir.
Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan jenis metode deskritif.
Fokus penelitian adalah kebijakan pembangunan ekoniomi dn kebijakan penataan
kelembagaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengetahui sejauh mana peran
pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir saat ini dapat di
tinjau melalui metode yang di lakukan dan bagaimana kebijakan Zonasi Wilayah
pesisir dan Pulau-Pulau Keci Kabupaten Morowali. Melalui hasil penelitian yang di
lakukan, nyatanya pemerintah kabupaten morowali belum melaksanakan perannya
dalam meningkatkan perekonomin masyarakat pesisir, yakni kurangnya perhatian dari
pemerintah dan belum adanya pemerataan pembangunan yang mendukung potensi
wilayah tersebutdan keterbatasan sarana dan prasarana. bahkan jika melihat potensi
daerah harus dapat di manfaatkan untuk meningkatkan pendapat masyaraktat pesisir.
Maka sangat di perlukan peran pemerintah setempat untuk mengembangkan potensi
daerah yang di miliki.
