KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana kebijakan Pemerintah tentang Zonasi Wilayah pesisir dan pulau kecil di kabupaten Morowali bagaimana peran pemerintah meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dan penataan kelembagaan di kabupaten Morowali. Data yang di kumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara serta anaisis dokumen melalui penelitian di dinas perikanan daerah kabupaten Morowali. Model analisis yang di gunakan menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikas. Informan Terdiri dari Kepala Dinas, Kabid pengelolaan dan pembudidaya ikan, Kabid Pemberdayaan nelayan dan Usaha Pembudidaya ikan, Bidang SIUP dan TPI, Seksi Kelembagaan, nelayan dan masyarakat pesisir. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan jenis metode deskritif. Fokus penelitian adalah kebijakan pembangunan ekoniomi dn kebijakan penataan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir saat ini dapat di tinjau melalui metode yang di lakukan dan bagaimana kebijakan Zonasi Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Keci Kabupaten Morowali. Melalui hasil penelitian yang di lakukan, nyatanya pemerintah kabupaten morowali belum melaksanakan perannya dalam meningkatkan perekonomin masyarakat pesisir, yakni kurangnya perhatian dari pemerintah dan belum adanya pemerataan pembangunan yang mendukung potensi wilayah tersebutdan keterbatasan sarana dan prasarana. bahkan jika melihat potensi daerah harus dapat di manfaatkan untuk meningkatkan pendapat masyaraktat pesisir. Maka sangat di perlukan peran pemerintah setempat untuk mengembangkan potensi daerah yang di miliki.