TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HAK PERTUNJUKAN (PERFORMING RIGHT) PERUSAHAAN KARAOKE DALAM PEMBAYARAN ROYALTI LAGU MELALUI KUASA LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

Abstract

Penelitian ini Bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan hak pertunjukan dalam hal pembayaran royalti hak cipta kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta pada perusahaan karaoke di kota Makassar, mengatahui pelaksanaan pengelolaan royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif di Kota Makassar, dan untuk mengetahui pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan pada perusahaan karaoke yang melanggar kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta . Metode Penelitian yang gunakan adalah penelitian Yuridis Empiris dengan Kata Lain adalah tipe Penelitia Hukum Sosiologis dan dapat pula disebut sebagai penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kantor Karya Cipta Indonesia wilayah makassar, Kantor Kementerian Hukum dan ham sulsel, Perusahaan karaoke inul vizta serta artis lokal atau pencipta lagu selaku pemegang hak kuasa karya cipta Pelaksanaan hak pertunjukan dalam pembayaran royalti kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta di Kota Makassar sudah dilaksanakan dengan baik meskipun mekanisme pemungutannya dilakukan oleh LMKN tetapi pada saat pembayarannya diserahkan kepada LMK di daerah. Meskipun masih ditemukan bahwa terdapat usaha pengguna yang dalam skala kecil belum sepenuhnya melakukan kontrak kerjasama dengan LMK yang masih asing baginya. Pelaksanaan hak pertunjukan ini didukung dengan adanya atuan terbaru dalam UU Hak Cipta serta kesadaran institusi pendukung seperti Kanwil Hukum dan HAM dalam sosialisasi secara umum. Pelaksanaan pengelolaan royalti pada LMK di Kota Makassar hanya dalam bentuk penyaluran pembayaran sedangkan pada tahap pemungutan kepada pengusaha pengguna lagu dan musik itu ditangani langsung oleh LKMN. Ini dapat dikatakan masih perlu transparansi yang memungkinkan Pencipta yang terbayar dapat diketahui dengan maksimal. Pelaksanaan penjatuhan sanksi dalam pelanggaran pembayaran royalti bagi usaha pengguna lagu dan musik belum dapat dikatakan sepenuhnya terlaksana karena data pelanggaran hak pertunjukan belum tampak singkronisasi data antara LMK daerah dengan LMKN antara pemungutan dan penyaluran royalti.