ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN PADA PERKARA PIDANA No.20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan seseorang memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu No. 20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj 2) Penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dalam perkara pidana No. 20/Pid.Sus/2020/PN.Pkj. Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan undang-undang dan bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian Negara, terdakwa menghindari iuran kehutanan berupa provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi kepada Negara. 2) Penerapan sanksi pidanadalam perkara ini telah sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 88 ayat (1) huruf b jo. Pasal 14 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan