ANALISIS PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 1 MAKASSAR

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian asimilasi pada narapidana telah sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 Tahun 2020 dan untuk mengetahui bentuk pengawasan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap narapidana yang memperoleh asimilasi pada masa Pandemi Covid-19 Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar dan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar menggunakan tipe penelitian normatif-empiris. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data di olah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan dengan pola fikir induktif untuk memperoleh kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian asimilasi pada narapidana dengan Permenkumham No.10 Tahun 2020 telah sesuai dengan memberikan program asimilasi covid-19 kepada 394 narapidana namun ada beberapa narapidana yang masih melakukan pelanggaran atau tindak pidana ulang sehingga dikembalikan ke Lapas, dan Lapas mengusulkan pencabutan SK Asimilasi dan SK Integrasi narapidana tersebut. Adapun pemberian asimilasi kepada narapidana ini kurang efektif karena narapidana yang mendapat asimilasi dikeluarkan melalui laporan perkembangan pembinaan oleh wali pemasyarakatan bukan melalui wawancara bapas dengan narapidana secara langsung agar bapas dapat menggali info lebih dalam dan lebih jelas. Serta bentuk pengawasan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap narapidana yang memperoleh asimilasi pada masa pandemi covid-19 sudah tepat yaitu melalui daring (VideoCall Whatsapp) dengan narapidana bersama keluarganya dan kunjungan rumah apabila narapidana tidak memiliki perangkat elektronik atau komunikasi Menyarankan kepada Lapas dan Bapas, agar lebih selektif dalam memberikan program asimilasi covid-19 kepada narapidana serta lebih ketat dalam melakukan pengawasan agar dapat meminimalisirkan narapidana melakukan pelanggaran, tindak pidana ulang, atau meresahkan masyarakat di kota Makassar.