Abstract:
Kesenjangan pembangunan atau ketidakmerataan pembangunan wilayah merupakan
permasalahan historis setiap negara. Di Indonesia ketimpangan pembangunan terlihat jelas
antara wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Paradiplomasi kemudia
digunakan pemerintah daerah sebagai upaya kerjasama oleh GIZ (Jerman) dan Bappeda
(Indonesia), proyek bantuan teknis LRED menjadikan provinsi Jawa Tengah, Kalimantan dan
Nusa Tenggara Barat sebagai wilayah percontohan klaster industri, pertanian dan pariwisata
oleh UMKM (Private Sector) yang berorientasi ekspor.
Pada implementasi program LRED periode 2011 hingga 2014 untuk wilayah Nusa
Tenggara Barat oleh GIZ yaitu memberikan dukungan pada privatisasi dan komersialisasi juga
mendukung kemitraan usaha. Selama periode 2011-2014 laju perekonomian rata-rata di Nusa
Tenggara Barat cenderung menurun pada 5,4 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional
sebesar 5,9 persen pada periode yang sama. Private Sector Development adalah bantuan luar
negeri sektor swasta dengan target utamanya dalah pemberian bantuan kepada sentra produktif
(entrprises and Enterprenurs). Program SREGIP menjadi salah satu upaya dalam mencapai
sasaran pembangunan nasional terutama di Nusa Tenggara Barat sebagai program lanjutan
dari LRED dengan meningkatkan iklim investasi dengan upaya perbaikan PTSP.
Dalam upaya menumbuhkan iklim usaha yang stabil, diperlukan penerapan peraturan
perundangan, yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha,
kemitraan, perizinan usaha, promosi dagang serta dukungan kelembagaan diperlukan sebagai
inisiatif dalam usaha pengembangan ekonomi lokal (daerah), pemerintah dengan fokus utama
pariwisata berkelanjutan dengan GIZ sebagai intuisi resmi Jerman dengan hibah bantuan
teknis sebesar 4.400.000 Euro untuk periode 2015-2017.
Sinkronisasi program kerjasama dengan prioritas pembangunan RPJMN 2015-2019
berupa peningkatan keterkaitan kota-desa melalui penguatan pusat pertumbuhan ekonomi
kawasan. Secara keseluruhan bantuan Jerman sebagai pihak donor dengan karakteristik
pemberian bantuan pada pengembangan ekonomi lokal berusaha menciptakan lapangan kerja
yang lebih luas pada sektor terpilih, peningkatan produktivitas usaha, membentuk jaringan
kemitraan antara pihak masyarakat dengan sektor swasta, serta menciptakan SDM yang
berorientasi keberlanjutan
