Peran Bagian Humas Dalam Pengembangan Citra Pelayanan Publik Pada Sekertariat Daerah Kabupaten Majene

Abstract

Tujuanpenelitian yakni untuk mengetahui dan menganalisis peran humas sebagai communicator pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majene dalamm embentuk citra positif pemerintah Kabupaten Majene dan Faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi aktivitas humas sebagai communicator pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majene dalam membentuk citra positif pemerintah Kabupaten Majene. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriftif analitis. Data diperoleh dari sejumlah informan yangterdiri atas: kepala bagian humas, pegawai dan masyarakat. Hasil dari penelitian ini yakni: Peran Humas sebagai Communicator dalam Membentuk Citra Positif Pada Sekertariat Daerah Kabupaten Majene. Peran humas sebagai communicator pada Sekertariat Daerah Kabupaten Majene dilakukan dengan: Komunikasi dengan Media, penggunaan media dalam menyebarluaskan informasi di fokuskan kepada beberapa media yang telah menjadi mitra dan media yang dimiliki oleh sekertariat Daerah Kabupaten Majene serta komunikasi dengan masyarakat yang dilakukan oleh pihak humas dengan masyarakat adalah dengan membentuk kelompok informasi. Sedangkan faktor pendukung dan penghambatan Komunikasi Pada Bagian Humas Sekertariat Daerah KabupatenMajene yakni: faktor-faktor pendukung komunikasi pada Bagian Humas Sekertariat Daerah Kabupaten Majene adalah sebagai berikut: Kerjasama yang baik antar pegawai. Kerjasama yang terjadi antar pegawai pada Bagian Humas Sekertariat Daerah Kabupaten Majene merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan komunikasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah Kabupaten Majene dan Kerjasama yang baik dengan pihak yang berkepentingan. Faktor Penghambat Komunikasi Pada Bagian Humas Sekertariat Daerah Kabupaten Majene diantaranya ialah: Masih minimnya kualitas SumberDaya Manusia (SDM) yang dimiliki sehingga kegiatan atau kerjasama yang dilakukan dengan pihak media masih kurang terkoordinir dengan baik dan perbedaan sudut pandang, artinya media dalam mempublikasikan kebijakan- kebijakan Pemerintah Kabupaten Majene tidak secara utuh.