ANALISIS HUKUM TERHADAP PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah peralihan hak atas tanah hak guna bangunan yang dilakukan oleh tergugat I (penjual) dalam putusan nomor 54/Pdt.G/2019/PN.Mks sah menurut hukum dan Apakah peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik oleh tergugat II (pembeli) dalam kasus putusan nomor 54/Pdt.G/2019/PN.Mks sudah sesuai peraturan perundang-undangan Jenis Penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan dengan menggunakan instrumen penelitian wawancara,dan dokumentasi. Data penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I (penjual) kepada Tergugat II (pembeli) tidak sesuai syarat sah perjanjian. Dan hak tanah warisan yang menjadi objek jual beli belum terbagi sesuai bagian ahli waris masing-masing. Seharusnya Tergugat I beriktikad baik dalam peralihan hak tersebut, dan menyampaikan kepada ahli waris lainnya sebelum tanah warisan itu dialihkan kepada pihak lain (Tergugat II). Oleh karena tidak adanya kata kesepakatan dari semua ahli waris, maka peningkatan status sertifikat hak guna bangunan menjadi hak milik yang dilakukan Tergugat II menjadi tidak sah. Berdasarkan tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Bahwa peningkatan status HGB menjadi hak milik mengandung cacat hukum administratif.