TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN PADA PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DIKOTA MAKASSAR.

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kualifikasi tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan pada pelaksanaan PSBB dalam pandangan hukum pidana; 2) Pertimbangan hukum hakim mengenai tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar dalam perkara pidana Nomor 47/Pid.S/2020/PN.Mks. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif analisis dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait yang menangani kasus perkara ini. Hasil penelitian menunjukan: 1) Perbuatan pengambilan paksa jenazah dalam tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan dikualifikasi dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan dalam putusan No. 47/Pid.Sus/2020/PN.Mks, dalam pertimbangan ini tampaknya putusan hakim belum didasarkan pada akibat yang ditimbulkan. Suatu hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa harus merupakan suatu penghukuman yang sesuai dengan berbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Meskipun dalam preses persidangan terdakwa banyak melakukan hal-hal yang dapat meringankannya seperti menyesali perbuatannya, namun dampak negatif perbuatan terdakwa berpotensi menularkanCovid 19 yang dapat membahayakan masyarakat. Kemudian menurut penulis, kasus seperti ini harusnya dapat dipidana tanpa pidana percobaan, agar memberikan efek jera terhadap para terdakwa dan seluruh masyarakat agar tidak melakukan perbuatan demikan.