PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN SUMPANG BINANGAE KECAMATAN BARRU KABUPATEN BARRU

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian metode kuantitatif dan kualitatif Untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru adalah menggunakan alat analisis chi-square, uji kontingensi, sedangkan untuk merumuskan strategi penanganan terhadap perkembangan permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru digunakan analisis SWOT. Kesimpulan utama dari penelitian ini ialah terdapat sembilan faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru yaitu faktor Pendapatan, faktor pendidikan, faktor mata pencaharian, faktor jumlah anggota keluarga, faktor kondisi bangunan, faktor kondisi jaringan jalan, faktor kondisi jaringan drainase, faktor kondisi pengolahan air limbah dan faktor kondisi pengolahan persampahan terhadap terbentuknya permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru memberikan pengaruh terhadap kondisi permukiman kumuh. Sedangkan ada dua faktor yang tidak berpengaruh yaitu faktor status kepemilikan lahan dan faktor ketersediaan air bersih tidak berpengaruh terhadap terbentuknya permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru dan strategi yang digunakan untuk pengendalian terhadap perkembangan permukiman kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru yaitu strategi peningkatan kondisi ekonomi masyarakat dengan meningkatkan kreatifitas masyarakat, strategi peremajaan jalan yang belum sesuai dengan standar teknis dan pemugaran jalan yang mengalami kerusakan, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya jumlah anggota keluarga perrumah tangga, membangun sistem pengawasan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun, peningkatan sistem manajemen pengolahan persampahan dan penambahan sarana pengangkutan sampah, pembangunan dan penyediaan sarana proteksi kebakaran.