ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENERBITAN AKTA DI KOTA MAKASSAR

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang diterbitkan di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Notaris di Kota Makassar dengan menggunakan metode penelitian Normatif Empiris menggunakan teknik pengumpulan data melalui Wawancara, Studi Kepustakaan, dan Dokumen. Untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Notaris memiliki pertanggung jawabannya secara perdata apabila terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja dalam pembuatan akta sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365 dan 1868 KUHPerdata. Pertanggungjawaban terhadap Notaris atas akta yang dibuatnya tersebut dapat dimintai apabila para pihak yang mengajukan gugatan atas akta tersebut dapat membuktikannya melalui Persidangan pada Pengadilan. Namun sebaliknya apabila para pihak tidak dapat membuktikan cacatnya suatu akta sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1865 KUPerdata maka Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Faktor yang menyebabkan notaris memberikan akta selain dari pada para pihak dalam akta berdasarkan data di lapangan yaitu memberikan contoh akta kepada relasinya dengan kewajiban menghapuskan atau menyamarkan identitas para pihak di dalam akta tersebut sedangkan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang Jabatan Notaris ialah untuk hal khusus yaitu untuk kepentingan di muka pengadilan, apa yang dinyatakan undang-undang yang mengatur secara eksepsional atau pengecualian terhadap hak ingkar dikarenakan terdapat suatu kepentingan hukum yang lebih tinggi, maka dalam hal ini hak ingkar hanya dapat digunakan sepanjang tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menggugurkan hak ingkar.