ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 92/PHP.BUP-XIX/2021 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020

Abstract

Penelitian Tesis ini bermaksud untuk menganalisis pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 dan proses penyelesaian sengketa yang berkesesuaian dengan prinsip keadilan yang ada. Latar belakang dari penelitian tesis ini, berangkat dari realitas pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Barru, dimana dalam proses tahapan pelaksanaan penjaringan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di duga terjadi pelanggaran administrasi dalam penetapan salah satu pasangan calon oleh KPUD. Dari fakta tersebut kemudian berujung pada sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang diberi wewenang dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini mempergunakan pendekatan normatif empiris dan bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer yang dianalisis secara induktif. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa putusan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak keseluruhan gugatan pemohon dalam penanganan sengketa pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Barru tidak berdasarkan asas kepastian hukum, dikarenakan putusan hakim yang tertuang dalam amar putusan Nomor: 92/PHP.BUP-XIX/2021 tidak menyentuh terhadap substansi materi gugatan pemohon dan Tidak adanya keadilan hukum subtantif di dapatkan oleh pemohon dari proses penanganan sengketa mulai dari tingkat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Barru tahun 2020.