IMPLEMENTASI TRAKTAT MARRAKESH TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS NETRA DALAM MENGAKSES INFORMASI KARYA CETAK

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, DPP Persatuan Tunanetra Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan Balai Literasi Braille Indonesia “Abiyoso” dengan tujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana implementasi Traktat Marrakesh terhadap Penyandang Disabilitas Netra dalam mengakses informasi karya cetak di Indonesia; 2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat penyandang disabilitas netra dalam mengakses informasi karya cetak di Indonesia dengan metode penelitian Normatif-Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Traktat Marrakesh telah diundangkan dengan baik dengan diakomodirnya Traktat ini dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana berbentuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya, yang disempurnakan dengan meratifikasi Traktat Marrakesh dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Marrakesh Treaty, meskipun penerapannya di masyarakat terkendala pandemi Covid-19 dan kurangnya sosialisasi; 2) Terdapat tiga faktor yang menghambat penyandang disabilitas netra dalam mengakses informasi karya cetak di Indonesia yaitu terbatasnya ketersediaan buku atau karya cetak yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra, adanya hambatan dengan hak cipta dalam mengalihwujudkan buku awas ke format buku yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra, dan kurangnya dukungan lembaga eksternal untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas netra di Indonesia.