ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCURIAN TERNAK DI KABUPATEN JENEPONTO

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan Tindak Pidana pencurian ternak serta untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak serta cara pembuktian pembuktian tindak pindana pencurian ternak di kabupaten Jeneponto. Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode penelitian Normatif, dengan datadata lapangan sebagai sumber data utama, pendekatan dalam memecahkan masalah, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Kejahatan Pencurian ini merupakan kejahatan yang sudah sangat lama dan tidak asing lagi di kalangan masyarakat, dan adanya berbagai modus baru dalam melakukan pencurian menambah rasa kekhawatiran bagi masyarakat.salah satunya dengan memotong ternak hasil curiannya yang keudian mengambil Sebagian bagian tubuhnya, Adapun modus lain, yakni dengan mengangkut hewan ternak hasil curiannya menggunakan mobil. Berdasarkan keterangan dan bukti yang telah diperoleh maka penyidik menerapkan Pasal 363 Ayat (1) KUHP,. Dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku pencurian ternak, belum bisa memberikan efek jerah sehingga beberapa upaya dilakukan seperti penyuluhan, penegahan, dan penindakan. Mengingat bahwa faktor ekonomi juga termasuk alasan pelaku melakukan pencurian, sehingga pemberantasan pencurian ternak ini mengalami berbagai hambatan, baik itu hambatan secara fakor internal dan secara faktor external. Faktor internal meliputi, SDM dan sarana serta prasaran. Sedangkan faktor eksternal meliputi, kurangnya pemahaman masyarakat dan faktor intelektual pelaku