Peranan Humas Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kabupaten Soppeng

Abstract

Keberadaan Peraturan UU No 11 Tahun 2010 mengenai Cagar Budaya bertujuan untuk menciptkana kondisi pelestarian budaya yang baik dan memberikan pengaruh ekonomi kepada masyarakat. Namun nyatanya di Kabupaten Soppeng pelestarian budaya masih kurang terpahami oleh masyarakat sehingga mengakibatkan kerusakan budaya msih sering terjadi. sehingga dengan masalah tersebut perlu diketahui sejauh mana peran Hubungan Masyarakat dalam melakukan sosialisasi kebijakan tersebut. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan ini menggunakan jenis dan tipe peneltian kualitatif dekriptif. Maka untuk mengetahui sejauh mana peran peran Humas dalam mensosialisasikan peraturan cagar budaya dapat ditinjau melalui bagaimana bentuk kreatifitas dan juga tantangan yang dialami selama ini oleh Humas Pemerintah Kabupaten Soppeng. Melalui hasil penelitian yang dilakukan, nyatanya Humas dalam mensosialisasi Keberadaan aturan Cagar Budaya belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan kreatifitas Humas berlum berjalan dengan baik. Peran sebagai interpreter dan juga mediator belum dapat dirasakan oleh masyarkat dan memberikan pengaruh pada pelestarian budaya. Bahkan tantangan-tantangan yang dialami oleh Humas nampaknya beradsal dari kurangnya kemampuan dan sosialisasi yang merata sehingga mengakibatkan masyarakat kurang peduli terhadap pelestarian budaya. Maka sangat diperlukan bentuk kreatifitas yang terbaru oleh Humas dalam melakukan sosialisasi peraturan cagar budaya hingga memberikan respon yang tanggap kepada masyarakat baik secara langsung atau melalui sosial media yang telah dimiliki.