PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI NON LITIGASI DI KOTA MAKASSAR

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui non litigasi dan untuk mengetahui efektifitas penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian melalui non litigasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Makassar. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun hasil penelitian yaitu penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui non litigasi yaitu penegakan hukum yang mendudukkan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku kejahatan dari pemenjaraan melalui keadilan restoratif, akan tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban. Penerapan tersebut dilakukan di lingkungan Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian melalui non litigasi lebih efektif daripada penyelesaian melalui litigasi, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya penyelesaian tindak pidana ujaran kebencian melalui non litigasi setiap tahunnya