ANALISIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DI KOTA MAKASSAR

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaku tindak pidana perpajakan telah dikenakan sanksi yang maksimal dan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi tindak pidana perpajakan di Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus. Adapun dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer, diperoleh secara langsung melalui wawancara langsung dengan narasumber yaitu kepada Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pelaporan dan Kepatuhan Internal dan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan data sekunder diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan sebagai berikut: 1. Dalam manipulasi pajak yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 2 x Rp. 2.697.248.339,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) sama dengan sebesar Rp. 5.394.496.678,- (lima milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), 2. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi administratif antara lain adalah adanya kesengajaan wajib pajak untuk menghindar membayar pajak, adanya kesengajaan wajib pajak tidak menyetorkan pajak yg telah dipungu/dipotong namun tidak disetor ke kas negara dan kesengajaan wajib pajak tidak melaporkan SPT