Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Apakah terdapat pemanfaatan
kawasan lindung yang tidak sesuai dengan ketentuan Perda No. 4 Tahun 2015
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar. 2) apakah sanksi
pidana diterapkan terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung sesuai
dengan ketentuan Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif
dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait yang menangani bidang
penyelenggaraan penataan ruang di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukan: 1) Pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung di
Kota Makassar sepanjang tahun 2018-2021 sebanyak 52 kasus, kasus terbanyak
terjadi pada tahun 2019 sebanyak 20 kasus. Hal tesebut dikarenakan tidak adanya
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Makassar sebagai bahan acuan
mengimplementasikan tujuan, strategi dan kebijakan penataan ruang yang
ditetapkan di RTRW Kota Makassar. 2) Pemerintah Kota Makassar hanya
memberikan sanksi berupa teguran secara administrasi kepada para pelaku
pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung. Sanksi pidana yang terdapat dalam UU
Cipta Kerja terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan ketentuan RTRW Kota Makassar belum diterapkan dengan baik oleh
pemerintah Kota Makassar dikarenakan pemerintah Kota Makassar masih mengacu
pada Perwali Makassar No 25 Tahun 2014 Tentang Penertiban Bangunan tanpa
melihat adanya sanksi pidana dalam UU Cipta Kerja yang dapat diterapkan oleh
Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan sanksi terhadap para pelaku
pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung yang tidak sesuai dengan ketentuan
RTRW Kota Makassar.
