ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN KAWASAN LINDUNG TANPA HAK DI KOTA MAKASSAR

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Apakah terdapat pemanfaatan kawasan lindung yang tidak sesuai dengan ketentuan Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar. 2) apakah sanksi pidana diterapkan terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait yang menangani bidang penyelenggaraan penataan ruang di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukan: 1) Pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung di Kota Makassar sepanjang tahun 2018-2021 sebanyak 52 kasus, kasus terbanyak terjadi pada tahun 2019 sebanyak 20 kasus. Hal tesebut dikarenakan tidak adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Makassar sebagai bahan acuan mengimplementasikan tujuan, strategi dan kebijakan penataan ruang yang ditetapkan di RTRW Kota Makassar. 2) Pemerintah Kota Makassar hanya memberikan sanksi berupa teguran secara administrasi kepada para pelaku pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung. Sanksi pidana yang terdapat dalam UU Cipta Kerja terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Kota Makassar belum diterapkan dengan baik oleh pemerintah Kota Makassar dikarenakan pemerintah Kota Makassar masih mengacu pada Perwali Makassar No 25 Tahun 2014 Tentang Penertiban Bangunan tanpa melihat adanya sanksi pidana dalam UU Cipta Kerja yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran pemanfaatan kawasan lindung yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Kota Makassar.