ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Penelitian ini bermaksud mengetahui Unsur-Unsur Kerugian Negara dapat dibuktikan no 89/Pid.Sus.TpK/2018/PN.Makassar tindak pidana korupsi dan faktor-faktor pertimbangan hakim lahirnya putusan bebas pada perkara tindak pidana korupsi No 89/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Makassar. Metode penelitianayang di gunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menampilkan pada putusan No. 89/Pid.SusTpk/2018/PN Makassar, terdakwa tidak terbukti secara sah memenuhi Unsur-unsur merugikan Keuangan/Pereknomian Negara karena Terdakwa dan Pemegang Tender secara Hukum melaksanakan perjanjian kerja diatur dalam Adendum Perjanjian daan sebagaimana aturan hukum dalam kerugian keuangan negara, tindak pidana korupsi dikelolah Ayat 2 Butir (1) dan Ayat 3 UU No 31 Thn 1999 dikoreksi dan disempurnakan UU No 20 Thn 2001, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap keuangan yang acuannya di bawah pada Pasal 2 huruf g UU No. 17 Thn 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian pada saat itu variabel diterapkannya suatu pembenaran karena adanya perkara tindak pidana korupsi No.: 89/Pid.SusTpk/2018/PN.Mks yakni perilaku dituduhkan kepada terdakwa tidak terbukti oleh penilaian hakim berdasarkan bukti-bukti dengan menggunakan alat bukti sesuai ketentuan hukum acara pidana.