HAMBATAN DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN ILLEGAL PAKAIAN BEKAS DI INDONESIA (2015-2019)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penanganan perdagangan illegal pakaian bekas di Indonesia pada tahun 2015-2019. Upaya dalam penanganan perdagangan illegal pakaian bekas di Indonesia, khususnya pada tahun 2015-2019 telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, diantaranya, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 7, Pasal 47 ayat 1 Tahun 2014 tentang perdagangan yang memberi penjelasan lebih spesifik mengenai kegiatan impor, serta pengawasan di beberapa pulau-pulau yang menjadi jalur transaksi impor pakaian bekas dari luar negeri. Selain itu terdapat kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam hal kepabeanan dan juga kerjasama dalam ASEAN Agreement on Customs yang disepakati. Namun upaya tersebut belum mampu menangani perdagangan ilegal pakaian bekas di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Studi Pustaka yaitu mengumpulkan data dengan cara menelusuri berbagai literatur buku, skripsi, jurnal, artikel maupun berita dari situs internet yang relevan dengan topik penelitian. Penulis menggunakan konsep kerjasama hubungan internasional. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan perdagangan ilegal pakaian bekas di Indonesia yaitu aturan pemerintah yang tidak bersinergi, sehingga perencanaan dan implementasinya tidak strategis. Selain itu dari kerangka regional ASEAN terdapat kerjasama Agreement on Customs yang telah dibuat, akan tetapi dalam hal pakaian bekas tidak pernah dibahas spesifik karena tidak mencapai keuntungan bersama.