OPTIMALISASI PELAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA PASCA GEMPA BUMI PROVINSI SULAWESI BARAT

Abstract

Optimalisasi pelayanan publik dinilai berdasarkan beberapa faktor antara lain seperti kepemimpinan, budaya organisasi, kelembagaan, tata kerja, standar pelayanan, pengendalian dan evaluasi, dan pengelolaan SDM mendapatkan penilaian baik. Sedangkan, untuk pengelolaan pengaduan masyarakat, sarana dan prasarana, dan penggunaan teknologi informasi mendapatkan penilaian kurang baik. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Umum, Perlengkapan dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat masih belum efektif. Hal ini terjadi karena beberapa sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas pelayanan publik masih mengalami kerusakan akibat gempa. Pelaksanaan pelayan publik di Biro Umum, Perlengkapan dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat cukup efisien. Pelayanan publik dilakukan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku namun masih terkendala akibat sarana dan prasarana masih mengalami kerusakan