EVALUASI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI KODAM XIV HASANUDDIN

Abstract

Tujuan penelitian adalah: menganalisis dan mendeskripsikan: Sasaran reformasi birokrasi TNI-AD, Strategi reformasi birokrasi TNI-AD, dan Evaluasi reformasi birokrasi TNI-AD Kodam XIV Hasanuddin. Penelitian ini tergolong jenis penelitian fenomenologis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan deskripsi secara sistematis, faktual dan aktual terhadap obyek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sasaran reformasi birokrasi TNIAD Kodam XIV Hasanuddin, yang diukur oleh indikator: (a) Wujud TNI bersih & bebas KKN terwujud melalui pengadilan militer yang bersih, bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta transparan dalam memutuskan setiap perkara yang melibatkan kesatuan TNI, dan (b) Peningkatan kapasitas kinerja birokrasi menemukan akuntabilitas perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan reformasi birokrasi Kodam XIV Hasanuddin, (2) Strategi reformasi birokrasi TNI-AD Kodam XIV Hasanuddin, yang dinilai oleh indikator: (a) Kerangka makro regulasi TNI AD tercermin dalam regulasi pengadilan militer utama tidak terlepas dan berpedoman kepada kerangka regulasi mahkamah agung dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan TNI-AD, dan (b) Kerangka mikro program TNI AD terlihat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi TNI AD terkait dengan bidang pertahanan dan teknis maupun dalam bidang dukungan terhadap keamanan dan teknis, dan (3) Reformasi birokrasi TNI-AD Kodam XIV Hasanuddin, yang diukur oleh indikator: (a) Konten kebijakan area perubahan adalah program penegakan dan pelayanan pertahanan ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) TNI-AD Kodam XIV Hasanuddin, secara sederhana, transparan, cepat dan akuntabel untuk mewujudkan kepercayaan publik atas layanan pertahanan, dan (b) Proses implementasi area perubahan menunjukkan proses pembangunan zona Integritas tindak lanjut pencanangan zona integritas yang berfokus pada penerapanprogram manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM,penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit.